ANGGARAN DASAR

IKATAN KELUARGA ALUMNI SMA NEGERI 6 MAKASSAR

(IKA SMA NEGERI 6 MAKASSAR)

Latar belakang yang mendasari pembentukan Ikatan  Alumni SMA Negeri 6 Makassar adalah keinginan para alumnus untuk ikut mewujudkan masyarakat Makassar yang sejahtera melalui peningkatan kualitas pendidikan sehingga dihasilkan Sumber Daya Manusia yang berguna bagi  dirinya pribadi dan masyarakat Masyarakat pada umumnya.

Disamping tujuan tersebut diatas, dengan adanya IKA diharapkan lebih meningkatkan silaturahmi dan kean diantara para alumnus sehingga dari interaksi yang terjalin bisa  memberdayakan  Alumnus SMA Negeri 6 Makassar.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Alumni SMA Negeri 6 Makassarberikrar membentuk Perkumpulan Ikatan Kean Alumni SMA Negeri 6 Makassardengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama Ikatan Kean Alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Makassar, disingkat IKA SMA Negeri 6 Makassar, berkedudukan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung pada hari pendiriannya yakni tanggal xxxxx.

BAB II

ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

1. Perkumpulan ini berasaskan Pancasila
2. Perkumpulan ini bersifat Kean

Pasal 4

Perkumpulan ini bertujuan untuk :

1. Menjaga, membina, dan mempererat hubungan kean serta kerjasama diantara sesama alumni dan civitas SMA Negeri 6 Makassar.
2. Menumbuh kembangkan rasa cinta dan kebanggaan kepada almamater SMA Negeri 6 Makassar.
3. Mengabdikan diri kepada masyarakat (Makassar).

Pasal 5

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan rasa memiliki almamater yang bertanggungjawab guna terciptanya rasa kebersamaan diantara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan manfaat fungsi dan mutu perkumpulan.
2. Mengadakan dan memelihara serta membina hubungan dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lain yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan perkumpulan.
3. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan alumni secara professional.
4. Mengadakan usaha lain, sepanjang tidak bertentangan dengan asas, sifat, dan tujuan perkumpulan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Keanggotaan IKA SMA Negeri 6 Makassar terdiri atas :

1. Anggota Biasa;
2. Anggota Kehormatan.

Pasal 7

1. Anggota Biasa adalah setiap alumnus yang telah menamatkan pendidikan atau sekurang-kurangnya satu semester pendidikan di SMA Negeri 6 Makassar.
2. Anggota Kehormatan adalah mereka yang dinilai berjasa kepada IKA SMA Negeri 6 Makassar.

Pasal 8

1. Setiap Anggota Biasa mempunyai hak untuk :
2. Memilih dan dipilih;
3. Bicara dan
4. Hak suara;
5. Setiap anggota kehormatan hanya mempunyai hak untuk berbicara.
6. Penggunaan hak anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB IV

SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10

Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa :

1. Rapat anggota
2. Musyawarah
3. Musyawarah Luar Biasa
4. Kepengurusan
5. Pengurus (Pusat)
6. Koordinator Angkatan
7. Dewan Penaseha

Pasal 11

Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah adalah rapat organisasi perkumpulan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, merupakan kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, yang akan diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Muslub adalah rapat organisasi perkumpulan yang dipersamakan dengan musyawarah yang diadakan sebelum tercapainya empat tahun dari musyawarah sebelumnya karena keadaan sangat mendesak atas persetujuan dan/atau permintaan lebih dari ½ (setengah) dari jumlah koordinator angkatan.
3. Musyawarah berwenang :
4. Menerima dan/atau menolak laporan pertanggunjawaban Ketua Umum Ikatan Kean Alumni SMA Negeri 6 Makassar.
5. Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
6. Menetapkan Program Kerja.
7. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Ikatan Kean Alumni SMA Negeri 6Makassar.
8. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

Pasal 12

Pengurus perkumpulan terdiri dari :

1. Pengurus (Pusat)
2. Pengurus (Pusat) berkedudukan di Makassar.
3. Pengurus (Pusat) merupakan pimpinan tertinggi perkumpulan yang terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan Ketua Harian, serta beberapa Seksi.
4. Apabila Ketua Umum berhalangan dan tidak berada di tempat, maka 2 (dua) orang Ketua bersama-sama Sekretaris mewakili pengurus (pusat) di dalam dan di luar pengadilan serta bertanggungjawab terhadap jalannya perkumpulan baik mengenai pengurusan atau pemilikan, setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 anggota pengurus (pusat) untuk :
5. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan sebagai penanggung atau penjamin.
6. Membeli, menjual, atau melepaskan, menjaminkan barang tidak bergerak kepunyaan perkumpulan.
7. Menanam kekayaan perkumpulan dalam suatu usaha.
8. Bertindak sebagai penjamin atas suatu utang pihak lain

2. Dewan Penasehat.
3. Dewan Penasehat terdiri dari beberapa orang yang dipilih di dalam musyawarah berkepribadian baik, arif, dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota perkumpulan dan diangkat oleh musyawarah.
4. Dewan Penasehat bertugas untuk memberi saran baik diminta ataupun tidak kepada pengurus atas dugaan adanya pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

Kekayaan

Pasal 13

1. Kekayaan Perkumpulan berasal dari :
2. Uang Pangkal
3. Uang Iuran
4. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
5. Usaha-usaha lainnya yang sah menurut hukum
6. Tahun buku perkumpulan dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB VI

Anggaran Rumah Tangga

Pasal 14

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut merupakan penjabaran serta untuk melengkapi Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga dan atau perubahannya ditetapkan oleh pengurus (pusat)

BAB VII

LAMBANG PERKUMPULAN

Pasal 15

Perkumpulan mempunyai lambang yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga perkumpulan.

BAB VIII

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN

Pasal 16

1. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diambil dengan sah oleh musyawarah yang dihadiri oleh lebih dari 2/3 jumlah anggota melalui system perwakilan serta disetujui oleh lebih dari 2/3 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Musga.
2. Apabila korum yang ditetapkan tidak tercapai maka musyawarah diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 1 jam dan apabila sesudah mengundurkan waktu itu korum tidak juga tercapai, maka apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota musyawarah berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, asal saja keputusan itu disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam musyawarah.

BAB IX

PEMBUBARAN PERKUMPULAN

Pasal 17

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Musyawarah yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota perkumpulan melalui system perwakilan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Musyawarah.
2. Apabila perkumpulan dibubarkan maka sisa kekayaan perkumpulan penggunaannya ditentukan oleh musyawarah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kepengurusan yang telah ada sebelum perubahan anggaran dasar ini dicabut dengan ketentuan anggaran dasar ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Dengan diberlakukannya anggaran dasar ini, maka anggaran dasar yang lalu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di                : Makassar

Pada Tanggal                : 15 September 2024

SIDANG PLENO MUSYAWARAH   IKA SMA NEGERI 6 MAKASSAR

PERIODE 2024-2027

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN KELUARGA ALUMNI SMA NEGERI 6 MAKASSAR

(IKA SMA NEGERI 6 MAKASSAR)

BAB I

STATUS PERKUMPULAN

Pasal 1

IKATAN KEAN ALUMNI SMA NEGERI 6 MAKASSAR, disingkat IKA SMA NEGERI 6 Makassar adalah perkumpulan yang merupakan satu-satunya wadah bagi segenap Alumni SMA Negeri 6 Makassar.

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

 Status Anggota dan Tata Cara Menjadi Anggota

Pasal 2

1. Anggota perkumpulan terdiri dari :
2. Anggota biasa.
3. Anggota kehormatan.

2. Keanggotaan IKA SMA NEGERI 6 Makassar untuk anggota biasa bersifat otomatis.
3. Setiap alumni SMA Negeri 6 Makassardiharuskan mengisi formulir data anggota, yang disediakan oleh Pengurus IKA SMA NEGERI 6 Makassar.
4. Pengurus dalam waktu 90 (Sembilanpuluh) hari setelah menerima formulir data anggota yang terisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh alumni SMA Negeri 6 Makassar yang bersangkutan dan alumni yang bersangkutan wajib menerima Kartu Tanda Anggota.

3. Anggota kehormatan adalah seseorang yang diangkat untuk itu oleh Musyawarah atas usul Pengurus mengingat jasanya yang sangat besar terhadap perkumpulan atau SMA Negeri 6 Makassar.

Bagian Kedua

Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 3

Keanggotaan berakhir :

Keanggotaan berakhir apabila anggota telah meninggal dunia.

Bagian Ketiga

Hak-hak Anggota

Pasal 4

1. Anggota biasa berhak untuk :
2. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan antara lain dengan mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara melalui system perwakilan dalam Musyawarah.
3. b Memilih dan dipilih sebagai Pengurus, Dewan Penasehat dengan menindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Anggota kehormatan menpunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan Perkumpulan antara lain mengeluarkan pendapat dalam Musyawarah akan tetapi tidak mempunyai hak suara.

Bagian Keempat

Kewajiban Anggota

Pasal 5

1. Setiap anggota biasa dan anggota kehormatan berkewajiban untuk :
2. Menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perkumpulan.
3. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan perkumpulan.

2. Setiap anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankan nama baik perkumpulan.

3. Setiap anggota kecuali anggota kehormatan, wajib membayar uang iuran serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh perkumpulan.

BAB III

 SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

1. Kepengurusan perkumpulan terdiri dari :
2. Pengurus Pusat
3. Pengurus/Koordinator Angkatan.

2. Pengurus Pusat dapat membentuk bidang-bidang dan atau seksi-seksi sesuai kebutuhan.

3. Pengurus/Koordinator Angkatan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Bagian Kedua

Alat Perlengkapan Organisasi

MUSYAWARAH

Pasal 7

1. Musyawarah diadakan setiap 3 (empat) tahun sekali.

2. Musyawarah Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus (Pusat) atau atas permintaan sedikitnya ½ (satu per dua) dari jumlah koordintaor angkatan. Musyawarah diselenggarakan oleh Pengurus bersama dengan Panitia Pelaksana Musyawarah yang dibentuk oleh Pengurus.

3. Panitia pelaksana Musyawarah bertanggung jawab dalam bidang teknis pelaksanaan Musyawarah dan harus mempertanggung jawabkannya kepada Pengurus.

4. Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah berlaku pula untuk penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa.
5. Undangan untuk menghadiri Musyawarah harus sudah dikirim oleh Pengurus Pusat kepada Pengurus/Koordinator Angkatan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah diadakan.
6. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah.
7. Peserta Musyawarah dengan sistem perwakilan terdiri dari :
8. Setiap anggota biasa melalui perwakilan anggota berhak untuk hadir dan memberikan pendapat dan usul serta mempunyai hak suara dalam Musyawarah.
9. Perwakilan anggota terdiri dari 5 (lima) orang dan berasal dari masing-masing Angkatan.
10. Perwakilan anggota ditetapkan oleh masing-masing Pengurus/Koordinator Angkatan masing-masing.
11. Setiap perwakilan anggota biasa berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Musyawarah.
12. Musyawarah dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari wakil-wakil Pengurus dan Koordinator Angkatan.

1. Susunan Presidium dipilih dari mereka yang menjadi anggota presidium, terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota.
2. Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah perwakilan anggota biasa melalui system perwakilan.
3. Perkumpulan dapat mengambil keputusan yang sah mengenai acara Musyawarah, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam sidang.

1. Apabila dalam pembukaan Musyawarah tidak tercapai quorum, maka Musyawarah diundurkan untuk selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum yang dipersyaratkan, Musyawarah dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
2. Musyawarah akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :
3. Penilaian atas pertanggung jawaban yang disampaikan  oleh  Pengurus  mengenaipelaksanaan tugas selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan dan asset perkumpulan;
4. Merubah anggaran dasar;
5. Program kerja;
6. Pemilihan Ketua Umum;
7. Pengangkatan anggota kehormatan.
8. Hal-hal lain yang dianggap penting.
9. Setelah Pengurus memberikan pertanggung jawaban kepada dan telah diterima oleh sidang Pleno Musyawarah, maka Presidium menyatakan bahwa Pengurus dalam keadaan demisioner dan kepengurusan tersebut akan berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari Pengurus Lama kepada Pengurus Baru.

1. PENGURUS

Pasal 8

1. Pengurus terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan Ketua Harian, serta beberapa Ketua Seksi-seksi.

Ketua Umum dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah  untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir, akan tetapi tidak boleh dipilih untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan dan minimal usia 40 Tahun. Para anggota Pengurus diangkat oleh Ketua Umum.

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah anggota biasa.
3. Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara langsung oleh anggota biasa di dalam acara Musyawarah.
4. Pengurus mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
5. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Musyawarah , Musyawarah Luar Biasa.
6. Menyampaikan keputusan Musyawarah , Musyawarah Luar Biasa tersebut kepada seluruh anggota melalui Koordinator Angkatan.
7. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua aparat Pemerintah serta lembaga masyarakat.
8. Menyelenggarakan Rapat-rapat Pengurus berupa Rapat Pengurus Terbatas dan Rapat Gabungan bersama-sama Koordinator Angkatan.
9. Memupuk dan membina rasa kebersamaan diantara para anggota.
10. Memupuk rasa kepedulian terhadap perkumpulan.
11. Rapat Pengurus Terbatas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua Umum atau apabila diminta oleh seorang Ketua yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum melalui Sekretaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Semua anggota pengurus berhak menghadiri Rapat Pengurus Terbatas.

6. Rapat Pengurus Terbatas adalah sah jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota pengurus. Apabila pada pembukaan rapat jumlah quorum belum tercapai, maka rapat diundur 1 (satu) jam dan apabila setelah pengunduran itu quorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil segala keputusan yang sah, jika rapat dihadiri oleh dua orang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang anggota Pengurus.

7. Rapat Gabungan bersama-sama Koordinator Angkatan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, atau apabila diminta oleh seorang ketua bersama-sama dengan seorang Pengurus lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum melalui Sekretaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
8. Rapat Gabungan diadakan untuk membicarakan antara lain :
9. Mengadakan penilaian terhadap keputusan Musyawarah terdahulu, sejauhmana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan.
10. Menyempurnakan dan menjalankan keputusan Musyawarah
11. Penyiapan Musyawarah .
12. Hal-hal lain yang perlu diambil keputusan dalam Musyawarah .
13. Rapat Gabungan adalah sah jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Koordinator Angkatan dan Pengurus. Apabila pada pembukaan rapat jumlah quorum belum tercapai, maka rapat diundur 1 (satu) jam dan apabila setelah pengunduran itu quorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil segala keputusan yang sah, jika rapat dihadiri oleh dua orang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang anggota Pengurus.

BAB IV

KEKAYAAN

Pasal 9

1. Ketentuan tentang uang iuran :
2. Besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus;
3. Pengurus/Koordinator Angkatan diwajibkan untuk menyerahkan 80% dari iuran anggota.
4. Ketentuan tentang usaha yang sah serta sumbangan yang sifatnya tidak mengikat akan diputuskan oleh Pengurus.

BAB V

LAMBANG,  BENDERA DAN HYMNE PERKUMPULAN

 Pasal 10

Perkumpulan mempunyai lambang yang merupakan suatu rangkaian sehingga menjadi suatu kesatuan dari unsur-unsur atribut yang terdiri dari :

Logo IKA berbentuk

1. Bentuk …………………..berwarna melambangkan …………………………….
2. Bentuk ……………………berwarna ……………………………………………………
3. Tulisan ika (Ikatan Alumni) SMA Negeri 6Makassar

Pasal 11

1. Bendera IKA SMA NEGERI 6 Makassar berwarna xxxxxx
2. Gambar bendera :

(desain bendera, posisi warna belum masuk)

Pasal 12

Hymne IKA SMA NEGERI 6 Makassar ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus IKA SMA NEGERI 6 Makassar.

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

1. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Rapat Gabungan Pengurus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Rapat Gabungan Pengurus dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
2. Apabila dalam pembukaan Rapat Gabungan tidak tercapai quorum, maka Rapat Gabungan diundur selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum yang dipersyaratkan, maka Rapat Gabungan dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah, dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur akan ditetapkan dalam keputusan Pengurus.

Ditetapkan di                : Makassar

Pada Tanggal                :   15 September 2024

SIDANG PLENO MUSYAWARAH   IKA SMA NEGERI 6 MAKASSAR

PERIODE 2024-2027